Buku Hukum Tata Pemerintahan: Teori dan Praktek di Indonesia merupakan karya ilmiah yang mengkaji secara sistematis dan mendalam peran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Ditulis dengan pendekatan akademik yang kuat dan berbasis pada konteks empirik di Indonesia, buku ini menjadi sumber rujukan penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, serta praktisi pemerintahan yang ingin memahami dinamika hukum tata pemerintahan secara menyeluruh.
Terdiri dari tujuh bab utama, buku ini membahas berbagai tema krusial dalam hukum tata pemerintahan, mulai dari urgensi peningkatan pelayanan publik dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan; pemahaman mendalam terhadap instrumen-instrumen pemerintahan; asas-asas hukum tata pemerintahan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); mekanisme perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pemerintah; penyelesaian sengketa tata pemerintahan; hingga aspek teknis dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Keunggulan utama buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk memadukan teori dengan praktik lapangan, melalui pengayaan studi kasus nyata, data terkini, serta regulasi terbaru yang relevan. Setiap bab ditutup dengan soal latihan dan studi kasus untuk mendorong keterampilan analitis pembaca serta memperdalam pemahaman mereka terhadap isu-isu hukum pemerintahan dalam konteks Indonesia.
Disusun oleh seorang akademisi dan praktisi berpengalaman dalam bidang hukum pemerintahan, buku ini tidak hanya menjelaskan bagaimana hukum mengatur tindakan dan kewenangan pemerintah, tetapi juga bagaimana hukum seharusnya menjadi instrumen yang melindungi warga negara, mendorong pelayanan publik yang adil, serta memperkuat demokrasi konstitusional di tingkat pusat maupun daerah.

Perubahan sosial, politik, dan hukum dalam tata kelola pemerintahan dewasa ini menuntut adanya pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Buku ini disusun sebagai upaya untuk menghadirkan kajian hukum tata pemerintahan yang kontekstual, memperhatikan kondisi nyata di lapangan, serta tetap berpijak pada asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.
Secara garis besar, buku ini terdiri dari tujuh bab utama yang membahas berbagai aspek penting dalam hukum tata pemerintahan, antara lain: peningkatan pelayanan publik dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan, pemahaman tentang instrumen pemerintahan, prinsip-prinsip hukum tata pemerintahan dan asas umum pemerintahan yang baik, perlindungan dan penegakan hukum, sengketa dalam hukum pemerintahan, asas hukum acara PTUN dan kompetensinya, serta mekanisme gugatan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam, didukung oleh contoh konkret, studi kasus, serta latihan soal sebagai penguatan pembelajaran.

Dr. H. Muhammad Suhardi, S.H., M.H. adalah seorang akademisi, birokrat, dan praktisi hukum tata pemerintahan yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang pemerintahan daerah dan pengembangan sumber daya manusia aparatur negara. Ia lahir di Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 31 Desember 1967. Sejak awal, ia menunjukkan ketekunan dan dedikasi dalam pendidikan dan pelayanan publik.
Pendidikan tinggi pertamanya ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, tempat ia meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2005. Kecintaannya pada dunia akademik dan hukum pemerintahan membawanya menempuh pendidikan lanjut pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan fokus kajian di bidang hukum pemerintahan daerah. Gelar Doktor berhasil diraih pada tahun 2019.
Dr. Suhardi memulai karier sebagai Aparatur Sipil Negara pada tahun 1992 di Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPK) Republik Indonesia. Ia ditempatkan di Kantor Wilayah Kementerian Koperasi dan PPK RI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram. Pada tahun yang sama, beliau dipercaya menjabat sebagai Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelatihan di Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten Lombok Tengah, berkantor di Praya. Posisi ini ia emban sebagai bentuk awal kontribusinya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis koperasi.
Karier birokrasi Dr. Suhardi terus menanjak. Pada tahun 2007, ia diangkat sebagai Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam waktu delapan bulan, pada tahun yang sama, beliau diamanahi jabatan strategis sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah. Dalam posisi ini, ia aktif mendorong kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.